Jakarta, OLE - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak Januari 2025 kini menjadi sorotan tajam publik, setelah ribuan kasus keracunan dilaporkan di berbagai daerah. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga akhir September 2025 tercatat lebih dari 6.457 orang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Lonjakan kasus paling signifikan terjadi di Pulau Jawa, dengan Kota Bandar Lampung mencatat angka tertinggi yakni 503 korban. Program yang semula bertujuan meningkatkan gizi pelajar kini justru memicu krisis kesehatan nasional.
Presiden RI Prabowo Subianto angkat bicara menanggapi situasi ini. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut akan segera berdiskusi dengan Kepala BGN dan meminta laporan lengkap terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi. Presiden dinilai hanya menerima bersifat ABS atau Asal Bapak Senang.
“Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya akan panggil Kepala BGN untuk evaluasi,” ujar Prabowo saat ditemui di Jakarta, Sabtu (27/9). Ia menegaskan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan.
Sementara itu, penyedia MBG yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengakui adanya kelemahan dalam pelaksanaan teknis. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa banyak dapur MBG yang baru beroperasi belum memiliki jam terbang cukup, sehingga rentan melakukan kesalahan prosedural.
“Ada yang mulai memasak sejak pukul 09.00, tapi baru dikirim pukul 12.00. Bahkan ada yang menyimpan bahan baku lebih dari dua hari, padahal SOP maksimal dua hari sebelum produksi,” jelas Dadan dalam rapat kerja bersama DPR RI.
Pengamat pendidikan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menyebut program MBG terlalu sentralistik dan minim pengawasan. “Anak-anak seolah dijadikan kelinci percobaan setiap hari. Bahkan guru pun kini ikut menjadi korban,” tegas Ubaid dalam rapat Komisi IX DPR RI.
Ia mendesak pemerintah untuk menghentikan program MBG sementara waktu dan melakukan audit menyeluruh terhadap dapur penyedia makanan. Di lapangan, para guru juga mulai bersuara. Siti Nurhayati, guru SD di Bandung Barat, mengaku khawatir dengan kualitas makanan yang diberikan. Di beberapa tempat, makan dengan belatung hidup juga dijumpai.
“Kami tidak tahu siapa yang masak, bagaimana prosesnya. Beberapa murid saya muntah dan pusing setelah makan MBG. Saya sendiri pernah mencicipi dan rasanya sudah asam,” ungkapnya. Ia berharap ada pelibatan sekolah dalam proses pengawasan dan distribusi makanan agar kejadian serupa tidak terulang.
Gelombang protes dari masyarakat pun terus bergulir. Di Yogyakarta, ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam gerakan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi simbolik dengan memukul panci di Bundaran UGM. Mereka menuntut penghentian program MBG dan meminta pertanggung-jawaban pemerintah atas ribuan korban keracunan.
Pemerintah pun mulai mengambil langkah tegas dengan menutup sementara dapur MBG bermasalah dan mengerahkan tim inspeksi gabungan untuk memastikan keamanan pangan di seluruh wilayah. Beberapa dapur MBG dikelola kader Partai Gerindra, dan mengklaim sifatnya profesional.
