Pati, OLE - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) secara ekstrem di Pati telah melahirkan ekses luar biasa. Di Pati kenaikan 250 persen sudah bikin rusuh. Ternyata diam-diam ada beberapa daerah yang kenaikannya justru lebih brutal, hingga 1000 persen bahkan lebih!
Menurut penelusuran redaksi OLE, ada 2 kepala daerah yang lebih sadis dari Sudewo dalam menaikkan pajak. Dia adalah Agus Mulyadi, Walikota Cirebon, yang menaikkan pajak 1000 persen, alias 4 kali lipat dari Pati. Berbeda dengan Sudewo yang maju sebagai Bupati lewat jalur partai (Gerindra), Agus ini non-partisan.
Ia birokrat karier, menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Cirebon sejak Desember 2023. Ia bukan kader partai politik, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat pada 2023, Ridwan Kamil dari Partai Golkar.
Sedangkan kepala daerah paling brutal menaikkan pajak adalah Bupati Jombang 2024 Hj. Mundjidah Wahab. Ia menaikkan pajak hingga 1.202%! Ia memiliki latar belakang organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama. Bupati Jombang terpilih (2025-2029), Warsubi (dari Gerindra), menyatakan tidak pernah menaikkan pajak.
“Kami hanya menjalankan kebijakan di tahun 2024. Saat itu kami kan belum menjabat. Kini kami harus meneruskan perjuangan-perjuangan beliau Bu Hj. Mundjidah Wahab,” komentar Warsubi, Kamis (14/8) yang seolah mengidentifikasi kenaikan pajak seperti "perjuangan".
Jika saat ini situasi di Cirebon dan Jombang relatif kondusif, itu bukan karena warganya taat. “Mereka belum paham saja, karena memang sosialisasinya dibuat tipis-tipis agar tak menimbulkan reaksi seperti di Pati. Heran saya. Pemerintah lewat para menteri dan kepala daerah, seperti tak peduli nasib rakyat. Daya beli makin berat, malah digencet kenaikan pajak,” ujar M. Subeki, yang ikut panas tapi tak ikut aksi anarkis di Pati.
Daerah yang tidak mengalami kenaikan pajak adalah Banyuwangi. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani (PDI-P), menegaskan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2 dan tetap menggunakan sistem multi-tarif. Pantas Ipuk disukai rakyatnya hingga menjabat Bupati Bayuwangi selama dua periode yaitu periode 2021–2025 dan periode 2025–2030.
Pemakzulan Sudewo di Pati
Situasi di Pati pasca-kerusuhan mulai kondusif, tapi aparat masih berjaga-jaga, mengantisipasti datang demo susulan. Tantangan Bupati Pati, Sudewo, yang mengaku tak gentar didemo 5.000 bahkan 50.000 warga, diduga menjadi penyebab kerusuhan massal. Tuntutan massa kini lebih dari sekadar penurunan tarif pajak, tapi pemakzulan Bupati.
Massa demo menuntut pemakzulan Sudewo (kecuali kelompok yang diterima Sudewo sebelumnya). “Sudah tak ada apa-apa lagi. Suasana sudah kondusif, kalau masih rusuh, berita-berita negatif, itu bukan orang Pati,” ujar Sudewo. “Ya, sudah kondusif, sudah cair,” imbuh Gundul, salah satu kelompok yang diundang dialog.
Tapi dialog itu tak mempan. Sudewo yang ditekan kanan-kiri termasuk partainya sendiri, Gerindra, akhirnya mencabut kebijakannya dan meminta maaf secara terbuka. Jawaban warga yang terlanjur kesal adalah lemparan sandal dan botol air mineral. Kantor Bupati pun dilempari batu hingga pecah. Di beberapa video yang bertebaran di medsos, tampak 2 polisi dihajar massa.
Menurut Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, Rabu (13/8), 7 personel kepolisian mengalami luka-luka pada bagian kepala akibat amuk massa yang anarkis. Salah satunya Kasi Propam Polresta Pati. Mereka berdarah dan memar setelah dikejar dan mengalami kekerasan.
Di jalan dr Wahidin, massa yang emosi membakar satu unit mobil dari Unit Provos Polres Grobogan. Minibus itu hangus terbakar dengan posisi terbalik. "Itu mobil yang terparkir dari Unit Provos Polresta Pati dibakar massa," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, Rabu.
Bisakah Sudewo dimakzulkan? Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, melihat kepercayaan masyarakat Pati terhadap Bupati Sudewo sudah pada titik nadir terendah. Sumbernya, sikap arogan dan kebijakan kontroversial dari Sudewo.
“Soal pemakzulan Bupati, bisa asal memenuhi persyaratan. Pemakzulan bisa ditempuh oleh DPRD bila kepala daerah dinilai telah melakukan pelanggaran hukum atau etika. Untuk sampai ke sana tentu perlu proses panjang. Mulai dari Pembentukan Panitia Khusus di DPRD, diajukan ke Presiden melalui Mendagri, lanjut ke Mahkamah Agung. Keputusan terakhir oleh Mendagri,” kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.
Terkait pemakzulan, DPRD Pati yang menerima perwakilan massa aksi, merespons dan akan membawanya ke dalam hak angket, meski belakangan narasinya diubah: hanya menyoal kebijakan pajak nak 250 persen, bukan pemakzulan.
