Ende, OLE - Kasus kematian Prada Lucky, prajurit muda TNI AD yang diduga tewas akibat dianiaya oleh seniornya di Yonif TP 834/Waka Nga Mere, Nagekeo, NTT, terus bergulir. Hari ini, penyidik Pomdam IX/Udayana telah menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka dan menahan mereka di Subdenpom Ende.
Sementara itu, 16 prajurit lainnya masih diperiksa intensif, dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Kepala Dinas Penerangan AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan transparan dan sesuai prosedur militer.
Di tengah proses penyidikan, suara paling lantang datang dari ayah korban, Serma Kristian Namo, yang juga seorang prajurit aktif. Ia menolak narasi bahwa anaknya “gugur” dalam tugas. “Anak saya dibunuh, bukan gugur! Ini pembunuhan keji. Saya tuntut hukuman mati untuk pelaku,” ujarnya dengan nada penuh amarah.
Ia juga mengkritik lambannya proses otopsi, yang sempat terhambat karena tidak adanya dokter forensik dan birokrasi surat pengantar dari kepolisian. Dari kubu penyidik, Pomdam IX/Udayana menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan maraton dan analisis peran masing-masing pelaku.
Brigjen Wahyu menyebut bahwa pasal yang dikenakan akan disesuaikan dengan hasil penyidikan lanjutan. Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, disebut sangat kecewa atas insiden ini dan memerintahkan penindakan tegas. Kodam juga menegaskan bahwa pelaku yang terbukti bersalah akan dipecat dari dinas militer.
“Otopsi dilakukan sebagai bukti ilmiah utama, sebab itulah satu-satunya cara untuk membuktikan penderitaan korban secara objektif. Tanpa itu, proses hukum bisa kehilangan arah,” komentar Pengamat hukum pidana militer, Deddy Manafe. ”Kasus ini harus dibuka secara publik agar menjadi pelajaran bagi institusi militer dalam menanggulangi budaya kekerasan internal.”
Kasus Prada Lucky kini menjadi sorotan nasional, bukan hanya karena kekejaman yang dialaminya, tapi juga karena respons emosional dari keluarga dan tuntutan publik terhadap transparansi militer. Di tengah sorotan tajam, TNI dituntut untuk membuktikan bahwa mereka mampu menegakkan keadilan di dalam institusinya sendiri. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap militer bisa tergerus, seperti yang tengah terjadi pada istituri Polri.
