Jakarta OLE – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencekal mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, namun masih bebas berkeliaran dan tangan tak diborgol seperti Tom Lembong (kasus impor gula Kemendag).
Pencekalan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp1 triliun. Selain Yaqut, 2 nama lain ikut dicekal: Ishfah Abidal Aziz, mantan staf khusus Yaqut, dan Fuad Hasan Masyhur, pengusaha biro perjalanan haji.
Manipulasi Kuota dan SK Kontroversial
KPK mendalami dugaan manipulasi pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari Arab Saudi. Berdasarkan aturan, proporsi seharusnya 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, kuota hanya dibagi rata 50:50. Pembagian ini tertuang dalam SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang diteken Yaqut. KPK sedang menyelidiki apakah SK tersebut dirancang langsung oleh Yaqut atau hanya ditujukan kepada Arahan pihak lain.
Tanggapan Yaqut
Melalui juru bicaranya, Anna Hasbie, Yaqut menyatakan akan mematuhi seluruh proses hukum dan tetap berada di Indonesia demi penyelidikan. Ia menegaskan komitmennya sebagai warga negara yang taat hukum.
Namun, saat ditanya apakah pembagian kuota tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo, Yaqut enggan menjawab dan hanya menyampaikan bahwa ia telah memberikan klarifikasi kepada KPK.
Menurut sumber OLE, sejatinya Yaqut tahu banyak hal, dan sebagian atas Arahan orang besar, tapi ia takkan bicara di luar. “Ada kompromi agar Yaqut juga aman dengan tanda kutip,” ujar sumber tadi.
Berbeda dengan Kasus Tom Lembong
Berbeda dengan Yaqut yang masih berstatus Saksi, Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, sempat diborgol dan dipenjara selama 9 bulan atas kasus korupsi impor gula.
Ia divonis 4,5 tahun penjara sebelum akhirnya mendapat penghapusan dari Presiden Prabowo Subianto. Tom mengaku bersyukur atas pengampunan tersebut dan menyebutnya sebagai pemulihan nama baik serta bagian dari rekonsiliasi nasional.
Pertanyaan Publik dan Dinamika Politik
Perbedaan perlakuan antara Yaqut dan Tom Lembong memicu pertanyaan publik. Mengapa Yaqut hanya dicekal sementara Tom langsung ditahan? KPK menyatakan proses terhadap Yaqut masih dalam tahap penyidikan dan belum ada tersangka yang ditetapkan.
“Saya melakukan izin melaporkan impor sesuai arahan dan izin Presiden Jokowi,” ujar Tom, yabg diakui Jokowi setelah kasusnya dihentikan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, penghapusan terhadap Tom dilakukan setelah proses hukum berjalan dan dinilai sebagai langkah politik untuk menjaga stabilitas nasional menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
