Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS pada pertengahan 2026 mencerminkan kombinasi faktor eksternal dan internal. Dari sisi global, kenaikan suku bunga Federal Reserve dan penguatan dolar AS mendorong arus modal keluar dari pasar negara berkembang.
Sementara dari dalam negeri, defisit transaksi berjalan, ketergantungan impor, serta lemahnya kebijakan komunikasi fiskal mendorong tekanan terhadap rupiah. Disulam dengan berbagai kasus mega korupsi untuk program beraroma “kampanye politik”, lengkap sudah prasyarat pelemahan rupiah rezim terkini.
BJ Habibie menghadapi situasi serupa pada tahun 1998, ketika rupiah sempat jatuh ke Rp16.000 per dolar AS. Namun, Habibie menekankan institusi reformasi, transparansi, dan demokratisasi sebagai strategi utama. Ia menunda proyek-proyek besar yang dianggap tidak tepat guna, seperti pengembangan pesawat N-250, demi mengembalikan kepercayaan pasar dan rakyat. Langkah ini terbukti efektif: rupiah menguat hingga Rp6.500 hanya dalam waktu setahun.
Retorika Prabowo
Sebaliknya, Prabowo Subianto dalam menghadapi pelemahan rupiah lebih banyak mendapat tekanan pada retorika ketahanan domestik. Ia menyatakan bahwa masyarakat desa tidak terlalu terdampak karena tidak bertransaksi dengan dolar. Pernyataan ini menuai kritik dari para ekonom, karena pelemahan rupiah tetap berdampak pada harga bahan pokok, energi, dan biaya impor yang akhirnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Perbedaan mendasar antara Habibie dan Prabowo terletak pada cara membangun kepercayaan. Habibie memahami bahwa krisis moneter adalah krisis kepercayaan, sehingga ia mengedepankan keterbukaan dan reformasi dengan cepat. Sebaliknya, Prabowo lebih fokus pada konsolidasi politik dan proyek strategis, namun kurang memberikan sinyal yang menenangkan pasar.
Kondisi ini diperburuk oleh kasus mega korupsi MBG dan KDMP , yang menganggap publik sebagai proyek tidak tepat guna dan sarat dengan anggaran. Skandal tersebut mempercepat ambruknya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ketika kepercayaan publik runtuh, pasar finansial pun semakin skeptis terhadap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas rupiah.
Pakar ekonomi seperti Didik J. Rachbini menilai bahwa Prabowo perlu meniru langkah Habibie dengan tekanan institusi dan transparansi. Tanpa langkah nyata untuk memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola, pelemahan rupiah akan terus berlanjut. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan retorika, melainkan dengan kebijakan yang konsisten dan kredibel.
Keputusan Strategis Habibie
Habibie berhasil karena ia berani mengambil keputusan yang tidak populer namun strategis, seperti membatasi proyek-proyek besar dan mengalihkan fokus pada kebutuhan rakyat. Prabowo menghadapi tantangan yang lebih kompleks, namun kegagalan dalam menangani kasus korupsi besar justru memunculkan persepsi publik. Masyarakat melihat bahwa dana negara digunakan untuk proyek yang tidak memberi manfaat langsung, sementara beban ekonomi semakin berat.
Kesimpulannya, pelemahan rupiah bukan hanya soal fundamental ekonomi, tapi juga soal kepercayaan . Habibie membuktikan bahwa kepercayaan dapat memperkuat rupiah lebih cepat daripada intervensi moneter semata. Prabowo, dengan sikap yang dinilai kurang menenangkan pasar dan masyarakat, menghadapi risiko lebih besar: rupiah tertekan, inflasi meningkat, dan legitimasi politik melemah. Tanpa reformasi institusi dan pemberantasan korupsi, pelemahan rupiah akan sulit dibendung.
Setidaknya, mentalitas untuk bertahan hidup bisa dimulai dari lingkar istana sendiri, lalu ke para menteri. Apa risiko tidak mencatat rekor kunjungan mahal ke luar negeri sampai 54 negara dalam waktu belasan bulan saja? Bagaimana bisa “berpesta” terjadi pada saat yang sama, dunia usaha dicekik pajak yang nilainya menggila? Itu dulu, sebelum ke depan mengambil kebijakan-kebijakan cerdas demi menyelamatkan bangsa.
